#EVALUASI KERJA SAMA

Kami memiliki 1961 berita tentang evaluasi kerja sama

Akademisi Prof. Tumanggor: Polri di bawah kementerian cacat tatanegara

Akademisi sekaligus Praktisi Hukum, Profesor MS Tumanggor merespon isu Komisi Percepatan Reformasi Polri yang ingin menempatkan ...

Kemkomdigi: X nyatakan patuh terhadap aturan yang berlaku di RI

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengatakan X sebagai platform pemilik chatbot kecerdasan buatan (AI) Grok, ...

Akademisi Prof. Tumanggor: Polri di bawah kementerian cacat ketatanegaraan

Akademisi sekaligus Praktisi Hukum, Profesor MS Tumanggor merespon isu Komisi Percepatan Reformasi Polri yang ingin menempatkan ...

Kemendikdasmen buat aturan terkait pembentukan Satgas Perlindungan Pendidik-Tendik

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuat aturan terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan ...

Pemkab Bekasi fokus bangun infrastruktur merata tumbuhkan ekonomi

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menetapkan fokus pembangunan infrastruktur tahun 2027 dilakukan secara merata demi ...

Kemkomdigi blokir sementara Grok hingga pihak X beri kepastian kepatuhan

Menteri Komunikasi dan Digital (Meutya Hafid) mengatakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memblokir sementara ...

Pemkot Depok harapkan pelayanan publik tetap optimal walau WFH

Pemerintah Kota (Pemkot) Jawa Barat mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah setiap hari Kamis dan ...

Komisi III DPR tegaskan Polri berada di bawah Presiden langsung

Komisi III DPR RI menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak ...

Magang Nasional solusi lulusan baru tembus dunia kerja

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi menilai Program Magang Nasional menjadi solusi konkret ...

Ketua Komisi VII DPR sebut "reshuffle" hak prerogatif Presiden dijamin konstitusi

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebut bahwa reshuffle (perombakan kabinet) merupakan hak prerogatif Presiden RI ...